‘Aisyiyah Tingkatkan Partisipasi Aktif di Perencanaan Pembangunan
YOGYAKARTA – “Bagaimana mendorong ‘Aisyiyah mempunyai peran lebih besar dalam pembangunan khususnya perencanan pembangunan yang sifatnya sangat strategis dan sistemik.” Hal tersebut disampaikan oleh Qurrata A’yun dari Direktorat Keluarga Perempuan Anak Pemuda dan Olah Raga (KPAPO) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas saat menghadiri kegiatan Peningkatan Partisipasi Aktif ‘Aisyiyah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Indonesia Berkeadilan dan Berkemajuan pada Senin (29/1/24).
Dalam kesempatan tersebut A’yun menyampaikan materi mengenai Mainstreaming GEDSI dalam Perencanaan Pembangunan: Penyelarasan RPJPN dan RPJMN dengan RPJPD dan RPJMD. Menurut A’yun ‘Aisyiyah di seluruh daerah mempunyai potensi untuk bisa lebih berperan memberikan masukan secara substantif dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sehingga nantinya pemanfaatan dana pembangunan akan lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat luas, tidak hanya sekedar dipergunakan untuk kegiatan seremonial semata.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa jelang Pilkada serentak di tahun 2024 ini ‘Aisyiyah juga perlu memperhatikan penyusunan dokumen strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena dokumen-dokumen inilah yang akan menjadi kerangka kerja para kepala daerah terpilih nantinya. Oleh karena itu Tri berharap para penggerak ‘Aisyiyah dapat terlibat aktif dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah ini. “Mari kita terlibat aktif dalam kerja-kerja yang mendorong kemaslahatan dalam aksi partisipatoris kita dalam proses pembangunan di Indonesia.”
Partisipasi aktif ‘Aisyiyah ini disebut Tri sejalan dengan Keputusan Muktamar ke-48 terkait Program Umum dan Konsolidasi Organisasi. “Kita harus terus menguatkan kemampuan semua pimpinan organisasi untuk membangun jaringan, komunikasi dan sinergi gerakan ‘Aisyiyah di masyarakat maupun untuk mengadvokasi regulasi,” terang Tri. Selain itu juga meningkatkan kapasitas kepemimpinan daerah, cabang dan ranting untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa/Musrenbangdes, Musyawarah tingkat kecamatan /Musrenbangcam dan Musrenbangda. Sejalan juga dengan Hasil Muktamar 48 dalam Program Bidang Politik untuk menguatkan kapasitas (capacity building) kader-kader perempuan untuk berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam perencanaan Pembangunan di berbagai tingkatan.
Partisipasi organisasi Masyarakat ini disebut Tri sudah dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan pemerintah membuka seluas-luasnya untuk partisipasi masyarakat. “Kita harapkan dengan perencanaan pembangunan yang dikawal oleh OMS, maka harapan besar untuk membawa kemaslahatan bagi Masyarakat,” ujarnya.
Ketua Umum PP ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah dalam kesempatan tersebut menegaskan peran ‘Aisyiyah yang berkomitmen dalam peran keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Dimana peran ini dapat direlisasikan dengan melakukan koordinasi kelembagaan secara terstruktur maupun secara fungsional. Salah satunya menurut Salmah adalah untuk ikut berpartisiapasi aktif dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah yang akan disusun.
“Kita berharap ibu-ibu di daerah punya peran aktif dalam ikut berpartisipasi menyusun rencana pembangunan jangka Panjang, menengah, dan pendek sehingga pemikiran ‘Aisyiyah bisa masuk kesitu dan kebijakan itu nantinya bisa bermanfaat lebih banyak untuk masyarakat dan umat.”
Untuk mendukung gerak aktif ‘Aisyiyah tersebut, Salmah berharap segenap pimpinan ‘Aisyiyah dapat terus meningkatkan dakwah secara dinamis. “Tentunya sebagai aktor penggerak dakwah dan tajdid, kepemimpinan ‘Aisyiyah tidak bisa dibiarkan menjadi kepemimpinan yang statis ataupun stagnan, ‘Aisyiyah butuh pemimpin yang berkomitmen, istiqomah, ikhlas bergerak, membesarkan, dan memajukan ‘Aisyiyah.” (Suri)
